Senin, 13 Juli 2020 | 18:47:42 WIB

Tim Pendamping Desa Provinsi Malut Sayangkan DD 32 Desa di Halsel Bermasalah

Kamis, 15 Agustus 2019 | 01:14 WIB
  • Tenaga Ahli Madya Penanganan Pengaduan dan Masalah MS Nijar. (FOTO: ALDY/LINDO)

TERNATE, LINDO - Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa (DD) di puluhan Desa di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara ternyata banyak bermasalah.

Sebagaimana hasil audit Inpektorat Kabupaten Halsel di 32 desa, menemukan penggunaan dana desa di puluhan Desa tersebut bermasalah dan berpotensi diselewengkan. 

Bahkan hasil audit pengelolaan keuangan desa tahun 2017 di 32 desa itu, semuanya ditemukan bermasalah hingga mengakibatkan kerugian negara yang totalnya ditaksir sekitar Rp5 miliar lebih. 

Hasil audit pengelolaan dana desa oleh Inspektorat itu telah diserahkan ke Polres Halsel untuk ditindaklanjuti, namun sejauh ini perkembangan soal temuan itu belum juga tuntas.

Tenaga Ahli Madya Penanganan Pengaduan dan Masalah MS Nijar, saat ditemui diruang kerjanya di Ternate, Maluku Utara, Rabu (14/8/2019) kemarin, membenarkan adanya hasil audit Inspektorat terkait pengelolaan dana desa 32 desa di Halsel yang bermasalah. 

Pihaknya kata dia, sudah menindaklanjuti temuan inspektorat ini, apalagi sudah ada MoU antara Kepolisian,Kejaksaan, dengan Kementerian terkait tentang pengawasan pengelolaan dana desa sehingga pengawasan tetap akan dilakukan. Untuk temuan 32 Desa yang pengelolaan dana desa-nya bermasalah sebagaimana temuan inspektorat tersebut sudah ditindaklanjuti.

"Sudah kami tindaklanjuti temuan inspektorat, namun sejauh ini informasi ini belum kami peroleh dari kepolisian dan kejaksaan setempat," katanya.

Nijar menegaskan, penggunaan dan pemanfaatan dana desa harus tapat guna dan tepat sasaran, karena itu ada pendampingan yang dilakukan oleh Konsultan Pendamping di masing-masing desa.

"Kita sudah dapat hasil audit inpektroat dan hasil audit itu saya rasa aparat disana sudah mengambil langka hukum. Sedangkan tim pendamping desa tugasnya selalu melakukan monitoring di masing-masing desa," tandasnya.

Untuk itu dia meminta pada pemerintah Desa yang desanya masuk dalam temuan inspektorat ini untuk segera melakukan klarifikasi.

"Bisa jadi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti ke tingkatan lebih lanjut yakni ketahap penyidikan, atau sebaliknya," tandasnya. 

Dana Desa ini kata dia tidak bisa serta merta dilihat dari sisi pelanggarannya, namun harus dibuat pengawalan untuk pembangunannya.

"Dana Desa ini tidak serta merta dilihat dari sisi pelanggarannya, tapi bagaimana kita mengawal untuk pembangunan. Dan tidak serta pelanggaran ini kemudian melalui jalur hukum," pungkasnya.

Sementara itu dari 249 desa yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan, pihak Inspektorat merilis 32 desa yang bermasalah yakni:

(‌1). Desa Akegula,‌ (2). Desa Indari,‌ (3). Desa Bisori,‌ (4). Desa Palamea,‌ (5). Desa Air Mangga Indah, (‌6). Desa Lailui, (‌7). Desa Nang, (‌8). Desa Kasui, (‌9). Desa Weri, (‌10). Desa Bisui, (‌11). Desa Kondang, (‌12). Desa Akedabo, (‌13). Desa Waya, (‌14). Desa Bobo, (‌15). Desa Kawasi, (‌16). Desa Pasipalele, (‌17). Desa Kukupang, (‌18). Desa Arumamang, (‌19). Desa Lata-Lata, (‌20). Desa Jojame, (‌21). Desa Nusababullah, (‌22). Desa Yaba, (23). Desa Babang, (‌24). Desa Sayoang, (25). Desa Goro-goro, (‌26). Desa Sawadai, (‌27). Desa Kubung, (‌28). Desa Tawa, (‌29). Desa Songa, (‌30). Desa Amasing Kali, (‌31). Desa Marabose dan, (‌32). Desa Amasing Kota Utara.

ALDY M