Selasa, 07 Juli 2020 | 12:12:25 WIB

Pemerintah Guyur Rp13 Triliun untuk Tutup Defisit BPJS Kesehatan

Selasa, 3 September 2019 | 09:23 WIB
  • Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menjawab pertanyaan wartawan di kantor Kemenkeu di Jakarta. (FOTO: MEDCOM/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Pemerintah bakal kembali mengguyurkan dana sebesar Rp13,56 triliun untuk menutup defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pemerintah bakal membayar selisih kenaikan iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
 
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan ada sebanyak 96,8 juta peserta PBI pusat dan 37 juta peserta PBI pemerintah daerah. Pemerintah akan membayar Rp19 ribu per peserta dari selisih iuran saat ini sebesar Rp23 ribu menjadi Rp42 ribu.
 
"PBI mulai berlaku mulai Agustus sampai Desember untuk menalangi defisit. Yang PBI yang pusat dan daerah akan dibayar oleh APBN," kata Mardiasmo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 2 September 2019.

Dirinya mengungkapkan, DPR menolak kenaikan bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan bukan pekerja kelas III. Untuk itu, pemerintah aka membereskan data yang ada, sehingga mereka yang tidak mampu bisa masuk sebagai peserta PBI.
 
"Yang ditanyakan ke DPR yang PBPU yang tidak punya uang atau miskin bagaimana kita mengatasi? Kita perbaiki dengan data yang sudah cleansing dari Kemensos, Kemendagri, negara bisa hadir untuk masyarakat miskin terutama untuk PBI kelas III. Ini prinsip gotong royong," ungkapnya.
 
Mardiasmo berharap tambahan dana pemerintah bisa membantu BPJS Kesehatan menyelesaikan masalah defisit. Terlebih tahun ini defisit BPJS Kesehatan diperkirakan meningkat dari Rp28,3 triliun menjadi Rp32,8 triliun.
 
"Tapi enggak cukup menaikkan iuran PBI saja. Kelas I dan kelas II juga harus dinaikkan. Yang kaya bantu miskin, yang sehat bantu sakit. Itu kan untuk sosial," pungkas dia.

MEDCOM