Selasa, 02 Juni 2020 | 17:54:39 WIB

Ratusan Massa dari Berbagai Elemen Turun ke Jalan Protes Pelanggaran HAM

Selasa, 10 Desember 2019 | 21:05 WIB
  • (Foto: Aula/Lindo)

TERNATE, LINDO - Beberapa organisasi pro-demokrasi yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Demokrasi Kampus (SPDK) Kota Ternate, yakni Pembebasan, Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Cabang Ternate, Sekolah Bersama (SEKBER), Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Marhainisme (KOMA), Serikat Perempuan Indonesia (SRIKANDI), Alerta, Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia (SeBUMI) Malut, Pusat Study p Ternate (PUSMAT), PMII Comisariat IAIN, BERDIKARI, Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) dan individu pro-demokrasi hari ini melakukan aksi dengan titik kumpul di Dodoku Ali, kelurahan Salero dengan rute aksi Pasar Barito kota Ternate dan Taman Nukila, Ternate, Selasa (10/12/2019).

Aksi yang di mulai dari Dodoku Ali, kelurahan Salero, sekitar pukul 12.00 Wit, dengan masa aksi kurang lebih 142 orang membawa atribut aksi seperti sepanduk dan poster serta bendera masing-masing organisasi dan benderah Indonesia.

Aksi yang di koordinatori oleh Meilani menjelaskan bahwa akasi kami pada hari ini adalah memperingati kembali hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia serta menyoroti berbagai persoalan yang kemudian terjadi di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan khususnya kota Ternate, provinsi Maluku Utara.

Selain itu mereka juga menyoroti pembumgkaman demokrasi yang dilakukuan oleh pihak aparatur negara yakni TNI-Polri, yang melakukan pelangaran HAM, yakni pembubaran aksi dan represif kepada mahasiwas yang tergabung dalam FRI-WP, tanggal 2 desember 2019 kemarin di depan kampus Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, serta 10 aktivis di tangkap tidak sesuai dengan prosedur yang jelas.

Di depan pasar barito kota Ternate aksi yang berlangsung sekita 2 jam itu, salah satu masah aksi perwakilan dari pembebasan menyampaikan, bahwa negara memiliki tanggung Jawab memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam segala bentuk kebijakan Indonesia sebagai Negara Hukum harus mengerahkan untuk memnuhi tanggung jawab HAM.

21 tahun usia reformasi, Indonesia bukanya menunjukan arah kemajuan demokrasi, tegaknya supremasi hukum dan HAM, justru yang terjadi masalah sebaliknya, dibawah rezim pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin, negara semakin represif dan tidak berpihak terhadap rakyat, untuk bagaimana menyelamatkan kepentingan rakyat baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum, kesehatan, pendidikan dan sosial budaya.

Dalam memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM), adapun organisasi perempuan yang menuntut kepada negara terkait dengan hak-hak- perempuan yakni berikan hak maternitas buru perempuan, tangkap dan adili pelaku yang mendiskriminasi perempuan Papua saat kasus rasisme di Surabaya.

"Stop kekerasan kepada perempuan dan anak, stop kriminalisasi dan intimidasi seksual terhadap veronika Coma, adili pelaku pemerkosaan terhadap perempuan Papua dan sahkan RUU Pelecehan Kekerasan Seksual (RUU PKS)," ujarnya.

AULIYA M. DJAE