Sabtu, 31 Oktober 2020 | 20:02:39 WIB

Dewan Halbar Pertanyakan Rincian Anggaran Penanganan COVID-19

Selasa, 28 April 2020 | 21:51 WIB
  • Anggota Banggar DPRD Halbar Djufri Muhammad. (Foto: Ist/Lindo)

HALBAR, LINDO - Badan Anggaran (banggar) DPRD Halmahera Barat, Maluku Utara mempertanyakan rincian kebutuhan anggaran untuk penanganan dan pencegahan COVID-19 sebesar Rp 37 miliar yang bersumber dari Dana Tak Terduga (DTT).

Anggaran Rp 37 miliar itu, diusulkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Menurut anggota Banggar DPRD Halbar Djufri Muhammad, usulan anggaran tersebut belum jelas sebab, tidak memiliki rincian kebutuhan yang jelas.

Katanya, TAPD Halbar sudah berulang kali didesak untuk memberikan rincian pergeseran anggaran itu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

"Harusnya sudah ada estimasi besaran anggaran dan harus sudah jelas, tinggal disesuaikan dengan pemotongan-pemotongan 50 persen tersebut," kata Djufri, kepada cermat, Selasa (28/4).

Djufri bilang, menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dengan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional tertanggal 9 April 2019, Pemkab diberi waktu menyampaikan laporan hingga 23 April 2020.

"Melalui edaran tersebut, tentunya juga harus ditindaklanjuti melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada), tanpa harus melalui persetujuan DPRD," tuturnya.

Politisi Partai NasDem itu, juga mengusulkan sejumlah kegiatan belanja tidak langsung yang tidak bersifat urgen agar ditunda. Seperti, perjalanan dinas bisa dipangkas 50 persen, kemudian kegiatan sosialiasi hingga workshop yang dalam daftar kegiatanya terdapat honorium.

Selain itu, ada kegiatan fisik berupa pembangunan ruang terbuka hijau yang terletak di pertigaan Desa Gufasa yang menelan anggaran Rp4 milliar dan pembangunan gelanggang olahraga senilai Rp2 milliar serta survei kelayakan bandara Kurupasai kurang lebih Rp1,8 miliar.

"Pemkab melalui tim TAPD yang diketuai Sekda Syahril Abdul Radjak, yang di dalamnya terdiri dari Bapedda, Dinas Keuangan, hingga saat ini belum memiliki konsep yang jelas terkait realiasi alokasi anggaran yang diperuntukan bagi penanganan pencegahan COVID-19," katanya.


"Saya sendiri bingung kenapa lambat sekali. Bayangkan dari bulan Maret hingga mau memasuki Mei, belum ada kejelasan anggaran, ini tentunya timbul polemik ujung-ujungnya kita DPRD dan Pemkab yang dihujat oleh publik," tambahnya.

Sementara itu, Sekerataris Daerah Syahril Abdul Rajak yang juga Ketua TAPD Pemkab Halbar saat dikonfirmasi cermat mengaku, pihak keuangan belum mengirimkan surat penjelasan tentang rincian pergeseran anggaran yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) ke Banggar.

"Mungkin dari keuangan belum kirim tembusannya ke banggar sehingga belum ada rincian pembiayaannya," singkat Syahril.

Kumparan/Aldy