Selasa, 22 September 2020 | 22:26:24 WIB

Chuzaemah Dituduh Tidak Profesional, DPD KNPI Minta Bupati Copot Kadis Kominfo Halbar

Sabtu, 13 Juni 2020 | 14:04 WIB
  • Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPD KNPI kabupaten Halbar Irwan Muchsin. (Foto: Imel/Lindo)

HALBAR, LINDO - Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPD KNPI kabupaten Halbar Irwan Muchsin menuduh adanya kegaduhan ketidak jelasan keberadaan Bupati tersebet terjadi karena kelalaian Kepala Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Chuzaemah Djauhar yang tidak profesional dalam memberikan informasi publik yang dibutuhkan terkait lamanya keberadaan Bupati diluar daerah yang telah melewati batas waktu yang di ijinkan Gubernur Malut.

Kadis Kominfo selama ini terkesan menghindar ketika diminta konfirmasi oleh publik terkait perjalanan Bupati dan agenda-agendanya, ini terlihat ketika diminta konfirmasi oleh sejumlah wartawan pada 10 Mei dan 7 Juni 2020, via pesan Whatsapp, namun pesannya hanya di baca saja tetapi tidak dijawab oleh ibu Chuzaemah Djauhar selaku Kadis Infokom sehingga terjadi kesimpang siuran informasi itu.

Selaku Kadis Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Pemkab Halbar
semestinya proaktif dalam memfolow-up seluruh informasi kegiatan bupati kepada publik Halmahera Barat, sehingga masyarakat tahu sejauh mana kerja-kerja dan pencapaian program pembangunan yang telah dicapai oleh Bupati, bukan malah diam ketika diminta konfirmasih karena itu merupakan tugas pokoknya sebagai Kadis Kominfo selaku Juru bicara pemerintah Halmahera Barat.

"Menurut saya sangat aneh dengan sikap ibu Kadis yang selama ini diam, kemudian setelah terjadi kegaduhan publik akibat dari kritikan dari Imelda baru dia tampil bak pahlawan dan mengatakan kritikan itu sebagai pembohongan publik. Padahal faktanya Bupati memang tidak berada di Halbar hingga saat ini disaat daerah dilanda pandemi Covid-19, dimana masyarakat sangat membutuhkan kehadiran pemimpinnya dengan sentuhan program penanganan covid-19 yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Halbar," katanya.

Jadi sebetulnya, kata Irwan Muchsin yang melakukan pembohongan publik adalah Kadis Kominfo karena dia semestinya lebih tahu keberadaan Bupati dan agenda-agendanya di luar daerah. Selain dari mengurus kebutuhan medis dan memberikan informasih secara terbuka ke publik sehingga tidak terjadi kegaduhan.

"Oleh sebab itu KNPI menyarankan kepada bupati agar segera mencopot Ibu Zujaemah dari jabatannya sebagai Kadis Kominfo karena dianggap tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Kadis Kominfo," tandasnya.

Sebelumnya, pemerintah Halbar melalui Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Halmahera Barat (Habar) membantah jika Bupati Danny Missy menghilang.

Kadis Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Pemkab Halbar Chuzaemah Djauhar kepada wartawan, Kamis (11/6/2020) menyampaikan, opini yang berkembang terkait Info orang hilang adalah informasi tidak benar, karena sebelumnya Diskominfo telah menyampaikan rilis, bahwa Bupati Danny Missy ke Jakarta atas izin dari Gubernur untuk mengurus kebutuhan penanganan Covid-19 di Halbar, misalnya APD dan kebutuhan lainnya.

”Jadi ada informasi yang berkembang melalui media sosial bahwa pak Bupati hilang itu tidak benar (hoaks) dan tentunya hal tersebut merupakan fitnah kepada keluarga besar pak bupati,” kata Chuzaemah.

Chuzaemah menambahkan meskipun Bupati Danny berada diluar daerah, tapi aktifitas melalui video conference (vidcon) dengan Gugus Tugas Covid 19 dan pimpinan SKPD tetap intens dilakukan.

"Pemerintah daerah tidak pernah anti kritik, karena kritik sifatnya membangun dan mengevaluasi kinerja pemkab adalah hal yang positif demi keberlangsungan pembangunan di daerah, namun jika membuat dan menyebarkan informasi tidak benar (hoaks) kan sama saja menyebarkan fitnah, maka itu bukan kritik, namun merupakan pembohongan public dengan alasan mengkritik, jadi harus dibedakan mana kritik dan mana menyebarkan informasi hoaks,” katanya.

ALDY M