Jumat, 23 Oktober 2020 | 12:55:35 WIB

HCW Malut Mencium Aroma Tak Sedap Pada Proses Tender Di ULP Halteng.

Kamis, 3 September 2020 | 11:09 WIB
  • Dirut HCW Malut Rajak Idrus (Istimewa)

LINDO Ternate-Hasil Pantauan Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) Halmahera Corruption Wach (HCW) Terkait  Proses Lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, pada proyek tahun anggaran 2020 dengan menggunakan APBD Halteng mendapat banyak laporan, hal tersebut ditegaskan oleh Direktur LSM HCW Malut Rajak Idrus, Kamis (03/09/20) kepada LiputanIndonesinews.


Menurut Rajak, HCW Malut  mendapatkan laporan terkait  adanya dugaan ULP kabupaten Halteng melaksanakan tender paket tersebut tidak sesuai prinsip-prinsip dasar lelang yang efektif, efesien,terbuka, Transparan adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga berdampak merugikan rekanan lainnya.

"Atas laporan ini, HCW Malut suda melakukan advokasi lapangan dan menelusuri nya, dari hasil advokasi tersebut HCW Malut menemukan bahwa ULP Halteng melakukan pelelangan salah satu proyek ,yaitu proyek pekerjaan pembangunan drainase ruas jalan kapita Arsad Soleman, dengan pagu aggaran sebesar 500 juta lebih dari Anggaran APBD  kabupaten Halteng", ungkap Rajak. 


Dikatakan Jek sapaan akrab Rajak  Idrus, ULP Halteng melakukan tender atau lelang Paket penawaran  tersebut pada tanggal 11 Agustus 2020, dalam paket pelelangan proyek tersebut hasil pantauan HCW Malut Ada 4 Perusahaan yang ikut bertarung dalam paket itu, namun hasil pantauan dan kajian HCW Malut ada dugaan permainan kotor antara ULP Halteng dengan pihak kontraktor  atau perusahaan, sehingga pihak ULP Halteng memenangkan CV Pelangi Halmahera indah. Sebagai pemenang lelang.  sedangkan Perusahaan  tersebut masuk pada katagori Penawar Terendah ke 4 , akan tetapi Pokja  ULP memaksakan dan menetapkan CV pelanggi halmahera indah sebgai pemenang pertama dengan menggugurkan penawar peringkat ke 2 dengan evaluasi yang kami anggap sepihak.

"Atas praktek-praktek ini kami HCW Malut mengecam keras atas praktek-praktek yang tidak sesuai prosedur, pihak ULP Halteng  jangan coba- coba mempermainkan sistem dengan menggunakan kewengan, sebagai eksekutor lelang",tutur Jek Tegas.


Kepada media ini Jek juga menyampaikan bahwa ULP Halteng harus bekerja sesuai aturan atau mekanisme karena HCW Malut melihat   ada dugaan permainan antara ULP Halteng dengan Perusahan tertentu  untuk di tetapkan sebagai pemenang dalam proses tender proyek .

"HCW  Malut tahu jelas, karna proses lelang itu kami ikuti,
alasan yang sangat tidak mendasar ULP, misal nya salah satu perusahaan Penawar terendah ke dua yang sengaja di  gugurkan oleh ULP dengan dalil atau alasan dengan persyaratan berupah 1 buah Dam truk Dengan surat STNK Sudah mati, dan tidak berlaku lagi. Sedangkan Dalam permen  PUPR No 14 Tahun 2020  Bahwa ULP Tidak punya kewenangan atau tidak berhak menilai Masa berlaku surat kendaraan", Ungkap Jek.


Dikatakan Jek, HWC Malut  berharap ULP secepatnya menjawab sanggahan dari  perusahaan yang digugurkan tersebut, sehingga dasar mengugurkan dan memenangkan perusahaan tertentu di ketahui public agar jawaban sanggahan tersebut sebagai bahan tambahan  untuk memproses dugaan ke ranah hukum. 

"Berdasarkan hal tersebut  ULP halteng  Dapat meninjau kembali atas hasil Evaluasi  memenangkan Perusahaan Penawar Urutan Ke IV, karna di anggap tidak sesuai prosedur standar evaluasi penilaian penawaran. 
dan HCW Malut akan menyurat dan berkoordinasi  di kejaksaan tinggi (KEJATI) maluku utara agar dapat menindak lanjuti dan memanggail ULP kabupaten halteng untuk di mintai keterangan terkait dengan dugaan penyalah gunaan kekuasaan atas kasus tender tesebut", tutup Jek.


Sampai berita ini di turunkan pokja belum menjawab sanggahan dari perusahaan yang di gugurkan, sedangkan sudah 8 hari dari sanggahan di layangkan pada tgl 26 agustus.(IT)

??