Jumat, 04 Desember 2020 | 18:10:32 WIB

Hartono Tanuwidjaja Sayembarakan Penangkapan Tersangka ANA

Minggu, 20 September 2020 | 15:38 WIB
  • Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH CBL.(FOTO : SUARAKARYA.ID/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Penasihat Hukum Deepak Rupo Chugani, Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH CBL akan mengadakan sayembara berhadiah Rp 50 juta bagi siapa saja yang dapat meringkus tersangka penipuan dan penggelapan Abdullah Nizar Assegaf (ANA). Tidak itu saja, ditawarkan juga Rp 5 juta bagi siapa saja yang dapat memfoto penangkapan dan penjeblosan ke tahanan tersangka tersebut. 

“Sayembaranya berlaku juga terhadap aparat Kepolisian, kendati sesungguhnya tanggung jawab dan tugas mereka menghadirkan tersangka Abdullah Nizar Assegaf ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara (Jakut) dalam agenda tahap dua,” kata Hartono, di Jakarta, Sabtu (19/9/20). 

Menurut Hartono, sayembara yang mulai digulirkan Oktober 2020 ini dilakukan untuk memotivasi aparat Polres Jakut yang menangani kasus ANA agar menjalankan tugasnya tepat waktu dan tidak bertele-tele. Tersangka ANA yang tidak mau memenuhi panggilan aparat Polres Jakut dalam rangka tahap dua diharapkan segera dijemput paksa atau ditangkap untuk kemudian diserahkan ke Kejari Jakarta Utara. 

“Kami serius menyelenggarakan sayembara penangkapan tersangka ANA ini. Soal dinilai tindakan ini menyindir atau meledek pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab, kami sama sekali tidak bermaksud demikian. Bagi kami bagaimana agar proses hukum kasus ANA ini tuntas, itu saja,” tegas Hartono, sebagaimana dilansir Lindo dari Suarakarya.id. 

Kasi Pidum Kejari Jakut Satria Irawan SH MH mengaku, sampai saat ini masih menyimpan berkas kasus ANA yang sudah dinyatakan memenuhi syarat untuk disidangkan (P21) beberapa tahun silam. 

“Kalau kami kembalikan ke Polres Jakut menjadi repot kami nanti pada saat tersangka ANA dapat ditangkap aparat Polres Jakarta Utara. Tidak bisa langsung diserahkan (ditahapduakan) ke kami karena berkasnya sudah di Polres Jakarta Utara. Maka berkas itu tetap kami simpan di sini, dan kami menunggu saja kapan penyidik Polres Jakarta Utara menyerahkan tersangka ANA kepada kami,” ujar Satria di Jakarta, Jum'at (18/9/20). 

Humas Polres Jakarta Utara Kompol HM Sungkono yang berusaha dimintai tanggapan atas tidak bisa dihadirkannya atau diserahkannya tersangka ANA ke penuntut umum Kejari Jakarta Utara, tidak berhasil. HM Sungkono juga tidak menanggapi konfirmasi lewat WA. Demikian pula penasihat hukum tersangka ANA, tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. 

Tersangka ANA dilaporkan ke Polres Jakarta Utara pada 11 Oktober 2017 lalu. Hanya berselang beberapa saat, statusnya kemudian ditingkatkan menjadi tersangka. Selanjutnya sampai saat ini penyidik Polres Jakut tidak pernah menerbitkan surat perintah penahanan. Sejak awal seolah tidak ada kekhawatiran tersangka ANA bakal berlaku kurang kooperatif bahkan melarikan diri dari tanggung jawab hukumnya. 

Perbuatan memperdayai saksi korban Deepak Rupo Chugani dilakukan tersangka Abdullah Nizar Assegaf dengan cara menawarkan sebidang tanah. Tersangka kemudian meminta kepengurusan surat-surat tanah tersebut dengan meminta upah/bayaran Rp 7 miliar. Untuk ituz surat-surat itu tak kunjung diurus tersangka. 

Tersangka Abdullah Nizar Assegaf memberikan empat lembar cek Bank Mitra Niaga Cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara. Namun ketika cek tersebut dicairkan hanya tiga lembar yang diterima bank dengan nilai Rp 3 miliar. Sedangkan satu lembar cek lagi ditolak dengan alasan tak ada uangnya. 

Selanjutnya tersangka memberikan lagi cek. Namun ternyata ceknya kosong lagi. Terbukti pihak bank memberikan Surat Keterangan Penolakan (SKP) pencairan yaitu dari Bank Mitra Niaga sebesar Rp 4 miliar tanggal 14 Juni 2017, Bank Central Asia (BCA) sebesar Rp 3,5 miliar tanggal 24 November 2017 dan Bank Mandiri sebesar Rp 4 miliar dengan alasan saldo tidak mencukupi. 

Padahal, ungkap Hartono, sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No 372/Tebet Barat atau tanah yang dijual tersangka kepada korban sudah dihapus di Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau sudah berubah menjadi HGB No 3002 atas nama orang lain lagi. 

Oleh karena saksi korban seorang pengusaha, maka kerugiannya menjadi bertambah-tambah akibat terlalu lambatnya proses hukum kasus ANA. Berperkara sungguh pilihan sulit bagi pencari keadilan, termasuk bagi pengusaha. Kendati sebagai korban, tidak cukup hanya menunggu kasus itu ditangani. Tanpa lakukan dorong-mendorong ke sana ke mari bukan tidak mungkin kasus mengendap entah sampai kapan. (ARMAN/SUARAKARYA.ID)