Jumat, 04 Desember 2020 | 18:45:35 WIB

PTTUN Jakarta Kabulkan Gugatan, PT BBJ Dilaporkan Ke Polisi

Minggu, 27 September 2020 | 09:38 WIB
  • Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH CBL.(FOTO : SUARAKARYA.ID/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta mengabulkan banding PT Farika Steel (FS) terhadap Kepala Desa (Kades) Margagiri, Kecamatan Bogonegara, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, terkait pengalihan hak atas tanah garapan seluas 20.000 meter persegi. 

Dengan demikian tindakan Kades Margagiri membuat surat Nomor 400/71/DS.2007/Sekr/2009 tanggal 20 November 2019 jelas-jelas melanggar asas kepastian hukum. Bahkan juga menyulitkan pemerintahan desa sendiri dan menimbulkan kerugian bagi penggugat PT FS. 

“Putusan PTTUN Jakarta itu telah memastikan bahwa surat keterangan hak garap Nomor 590/Pemt/DS-193/070/1999 tanggal 1 Juli 1999 yang dimiliki Gunawan Cs tidak berlaku dan tak dapat dipergunakan,” kata Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH CBL selaku penasihat hukum PT FS, Sabtu (26/9/20), sebagaimana dilansir Lindo dari Suarakarya.id. 

Berdasarkan hal itu pula reklamasi sesuai surat keputusan izin reklamasi Nomor 503/KEP.496-Huk/BPTPM/2012 tanggal 19 Oktober 2012 dari Bupati Serang untuk lahan seluas 20.00 m2 untuk PT FS, adalah sah. 

Masih terkait lahan 20.000 m2 ini yang sumber permasalahannya diduga surat keterangan menggarap palsu dan surat pernyataan pelimpahan hak garap yang tidak benar, menyebabkan Direktur Utama PT Bandar Bakau Jaya, Jakis Djakaria bersama Jeffry Djakaria dan Gunawan bin Dana, telah dilaporkan ke Polda Banten oleh penasihat hukum Kasim, Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH CBL dan Harun JC Sitohang SH MH CLA. 

Hal itu dapat dipastikan dari laporan kepolisian bernomor TBL/243/VIII/RES.1.9./2020/Banten/SPKT III tanggal 7 Agustus 2020. Menurut Hartono Tanuwidjaja, pihaknya menduga surat keterangan menggarap palsu serta surat pernyataan pelimpahan hak garap yang tidak benar dibuat menyebabkan tanah 20.000 m2 menjadi obyek sengketa. 

Ia menilai, kedua surat tersebut (surat keterangan menggarap palsu dan surat pernyataan pelimpahan Hak Garap yang tidak benar) telah digunakan Gunawan dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan kode T 1-5 pada 16 Desember 2019. Namun tidak diakui oleh saksi Asmawi sebagai Camat Bojonegara dalam persidangan di PTUN. 

“Saksi mengaku dalam persidangan tidak pernah merasa menandatangi surat tersebut antara Gunawan dan PT Bandar Bakau Jaya nomor registrasi 590/033/Pemt tanggal 10 Agustus 2015,” ungkap Hartono yang memyebutkan bahwa ketiga terlapor yakni Djakaria bersaudara dan Gunawan bin Dana juga menggunakan surat yang diduga palsu tersebut untuk mensomasi Dirut PT FS, Kasim pada Juni 2020. 

Tujuannya lanjut Hartono, agar menghentikan kegiatan di atas lahan reklamasi milik kliennya. Atas kejadian tersebut PT FS mengalami kerugian berupa tertundanya penerbitan hak penggunaan lahan. 

Penasihat hukum PT BBJ Gevin staf law firm Emir Pohan dan rekan ketika berusaha dimintai tanggapan mengatakan, pihaknya tengah mengikuti anjuran Pemerintah DKI Jakarta untuk berkerja dari rumah. “Sorry Pak kita untuk beberapa waktu ke depan akan Work From Home (WFH). Jadi tidak akan ada di kantor,” kata Gevin agaknya enggan untuk memberikan penjelasan panjang lebar.  (ARMAN R/SUARAKARYA.ID)