Jumat, 04 Desember 2020 | 18:42:00 WIB

JU Soroti Bantuan Pemerintah Pusat Yang Banyak Disalahgunakan di Desa Togerebatua

Rabu, 21 Oktober 2020 | 12:54 WIB
  • Kandidat bupati Halbar James Uang bersama istrinya saat berkunjung di desa Togerebatua, kecamatan Tabaru, kab Halbar, Selasa (20/10/2020). (Foto: Aldy/Lindo)

HALBAR, LINDO - Pasangan calon kandidat pemilihan kepala daerah Halmahera Barat, James Uang dan Djufri Muhammad (Jujur) pada Selasa (20/10/2020) kemarin, melakukan kampanye terbuka di dua desa di desa Togerebatua, kecamatan Tabaru, dan desa Gamsungi, kecamatan Ibu Selatan, kabupaten Halmahera Barat.

Dalam kampanye itu, James Uang (JU) hadir bersama istri dan seluruh tim suksesnya, baik ditingkat kabupaten, hingga di tingkat desa.

Dalam pernyataan politiknya JU mengklarifakasi beberapa isue-isue tentang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Rumah Kumu di kabupaten Halbar.

"Bantuan ini adalah bantuan pemerintah pusat, siapapun bupati kedepan bantuan tersebut tetap berjalan. Karna itu masyarakat tidak perlu percaya dengan isu-isu murahan. Bantuan ini sejak SBY menjadi preesiden tidak ada yang bisa dihapus atau dihilangkan bantuan itu. Semua bantuan itu bersumbernya dari APBN yang penyalurannya melalui Kemensos RI," katanya.

Sedangkan soal bantuan rumah tidak layak huni, JU menegaskan bahwa bantuan itu sumbernya dari Kementrian PUPR. Dan implementasi dari program Presiden Jokowi.

"Yang namanya program sejutah rumah itu adalah implementasinya dari program presiden Jokowi," tegasnya.

Terkait bantuan rumah tidak layak huni di desa Togerebatua, sesuai laporan masyarakat penerima bantuan ada dua masalah yang harus segera di tuntaskan.

"Yang pertama ada dugaan merkup atas harga material, misalnya semen. Biasanya harga 90 ribu, tapi bantuan rumah kumuh itu di hitung sampai 120 ribu perbantal. Ini sangat miris dan mengambil keuntungan terlalu berlebihan. Padahal itu kasihan sekali bantuan orang miskin," tandasnya.

Kedua kata dia, upah tukang hingga kini belum di selesaikan oleh pihak kedua. Perlu ditelesuri laporan warga ini.

"Kedepan, hal ini harus di telesuri karena sekali lagi ini bantuan orang miskin yang tidak layak harus di ambil yang begitu besar. Itu namanya untung yang sangat berlebihan," ujarnya.

ALDY M