Kamis, 24 Juni 2021 | 04:55:51 WIB

Asnawi Harap Kasus PNPM Mandiri di Komisi I DPRD Bisa Selesai Secara Kekeluargaan

Senin, 23 November 2020 | 22:07 WIB
  • Ketua UPK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Asnawi Hi Muhammad. (Foto: Aldy/Lindo)

HALBAR, LINDO - Ketua Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) kecamatan Jailolo Jailolo Timur, kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Asnawi Hi Muhammad mengatakan bahwa persoalan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) melalui simpan pinjam kelompok perempuan (SPKP) senilai Rp390juta, yang saat ini sudah menjadi carut marut di pengurus UPK lama, lalu kasusnya telah digiring ke rapat dengar pendapat (RDP) di komisi I DPRD kabupaten Halbar adalah solusi yang terbaik.

"Kasusnya Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) melalui simpan pinjam kelompok perempuan (SPKP) senilai Rp390juta, saat ini sudah digiring ke RDP di Komisi I DPRD Halbar. Jadi harapan saya dalam forum nanti semua bisa selesai dan harus klir, tidak usah bicara lain atau dengan tujuan lain, intinya harus diselesaikan secara kekeluargaan," kata Asnawi saat dihubungi media ini di Ternate, Senin (23/11/2020).

Lebih lanjut Asnawi menegaskan bahwa persoalan ini awalnya jika ketua UPK lama memiliki niat yang baik, maka persoalan ini tidak akan berlanjut pada RDP di dewan.

"Kalau Ibu Novie hadir pada rapat terakhir kami di kantor camat kemarin itu maka persoalan ini akan selesai. Tapi camat Jailolo Timur Bobby Djumaty minta agar masalah ini harus diselesaikan saja di RDP dewan," tegas Asnawi.

Dalam masalah ini, menurut Asnawi sebenarnya tidak perlu panjang lebar, dan kalau camat Bobby tidak interfensi soal RDP maka masalah ini juga turut selesai ditingkat kecamatan.

"Pokoknya kami sebagai pengurus UPK dan tim pengarah punya niat baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan," tandas Asnawi.

Sementara itu perkembangan soal RDP di dewan hingga kini terus mengalir. Ketua dan anggota komisi I DPRD Halbar juga ikut menyetujui forum yang diusulkan oleh camat Jaltim Bobby Djumaty tetap digelar.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Atus Sandiang
menjelaskan bahwa pihaknya sudah mulai membuat surat undangan untuk mantan camat dan 6 kepala desa, termasuk pengurus UPK yang lama maupun UPK yang baru, termasuk PJOK Jaltim serta kadis DPMD Halbar.

"Surat undangan RDP sudah kami buat. Hari ini sudah kami kirim ke 6 desa. Kalaupun mereka tidak hadir itu tidak jadi masalah. Yang penting pengurus UPK dan PJOK Jaltim harus hadir, termasuk camat Bobby yang pertama mengusulkan RDP itu harus hadir," ujar Atus via henpone.

ALDY M