Senin, 08 Maret 2021 | 22:22:27 WIB

IPPMA Harap Kasus PNPM Mandiri Jaltim Harus Digiring Keranah Hukum

Selasa, 24 November 2020 | 01:45 WIB
  • Iustrasi - Demo PNPM Mandiri. (Foto: Ist/Lindo)

HALBAR, LINDO - Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Akelamokao (IPPMA) mendesak aparat penegak hukum baik itu Kepolisian maupun Kejaksaan yang ada di kabupaten Halmahera Barat (Halbar) segera melakukan penyilidikan dugaan tindak pidana korupsi kasus penyalahgunaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) melalui simpan pinjam kelompok perempuan (SPKP) senilai Rp390juta, yang saat ini sudah menjadi carut marut di pengurus Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Jailolo Timur yang lama.

Demikian hal itu ditegaskan salah satu Ketua IPPMA Auliya M Djae pada media ini melalui via komunikasi henpohne di Ternate, Selasa (24/11/2020) sore.

Auliya mengatakan bahwa kasus dugaan penyalahgunaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan itu sudah lama tersimpan rapi. Dana senilai Rp.390juta itu mulai diambil dan digunakan sejak tahun 2018. Pelaku penarikan dana itu adalah Ketua UPK Jaltim yang lama Novitje S B Tolo. Dana yang ditarik dari bank Maluku cabang Halbar itu senilai Rp.51juta. Lalu di tahun yang sama ada penarikan kembali sebanyak Rp.65juta.

"Kemudian ditahun 2019 ada penarikan lagi sebesar Rp.40juta dan Rp.30juta. Dari laporan buku bank milik UPK menunjukkan bahwa uang sebesar itu tidak tahu dipergunakan untuk apa. Tapi yang jelas dana itu telah mengalir pada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Ini namanya fatal sekali dan perbuatan mereka itu sudah masuk dalam kategori tindak pidana korupsi, itu yang harus polisi dan jaksa sidik," kata Auliya.

Dalam kesempatan itu, Auliya sangat menyayangkan sikap pengurus UPK yang lama dan merasa heran kenapa ketua UPK lama bisa melakukan penarikan dana sebesar itu. Dan menurut dia, hal itu sudah sangat fatal sekali.

"Saya lihat dibuku bank yang dikelola ketua UPK Jaltim, sangat tidak rasional lagi. Yang lebih parah lagi ditahun 2019 itu telah terjadi penarikan secara besar-besaran oleh ibu Novidje senilai Rp.315juta. Dan uang sebesar itu juga tidak tahu dipergunakan untuk apa. Sementara saldo akhir buku bank milik UPK di bank Maluku hanya disisahkan Rp.1juta lebih. Itu namanya pencurian secara berjamah, bukan pinjaman," jelasnya.

Auliya mengakui bahwa kronologis penarikan dana itu tidak didukung oleh sejumlah dokumen persyaratan pendukung seperti surat penetapan camat dan surat permohonan pencairan dana dari PJOK.

"Tata cara ambil dana PNPM Mandiri itu prosedurnya harus ada, bukan sistem abal-abal. Kalau saya pelajari data-data tadi, kesimpulan saya bahwa dana itu dicairkan tidak ada mekanisme forum musyawarah yang diatur dalam Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO). Jangan-jangan mereka yang mencairkan anggaran itu melibatkan para oknum bank disana lagi sehingga dengan mudah dana itu mereka garuk habis-habisan," tuturnya.

Sedangkan kasus ini mulai mencuat setelah ada pembentukan pengurus UPK Jaltim yang baru, setelah masa berlaku pengurus UPK yang lama berakhir sejak Maret 2020.

Dalam forum itu, pengurus UPK baru menginginkan agar seluruh aset milik PNPM-Mandiri Pedesaan, segera dikembalikan, termasuk aset lain seperti buku tabungan bank Maluku dan dana cast yang ada ditangan ketua UPK Jaltim yang lama.

Namun lagi-lagi pengurus UPK Jaltim yang lama Ibu Novidje SB Tolo tidak mau datang dan menghadiri undangan UPK yang baru dan undangan PJOK soal pertanggungjawaban kinerjanya UPK selama ia memimpin program itu.

ALDY M