Kamis, 24 Juni 2021 | 03:19:06 WIB

Kasus PNPM Mandiri, Warga Enam Desa Bersama Mahasiswa Dorong RDP Dipercepat

Jum'at, 27 November 2020 | 09:32 WIB
  • Warga 6 desa, Jailolo Timur, saat hering ke kantor dewan Halbar, Kamis (26/11/2020). (Foto: Aldy/Lindo)

HALBAR, LINDO - Puluhan warga enam desa bersama mahasiswa Akelamokao, pada Kamis (26/11/2020) pagi, mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Halmahera Barat untuk mengadukan dan mempertanyakan persoalan dana PNPM Mandiri yang bermasalah dan telah diusulkan penyelesaian ditingkat rapat dengar pendapat (RDP) oleh camat Jailolo Timur Bobby Djumaty di komisi I DPRD Halbar.

"Kami datang hari ini dikantor dewan untuk mengikuti RDP soal penyelesaian masalah dana PNPM Mandiri yang kemarin diusul camat Jailolo Timur bapak Bobby Djumati agar semua bisa selesai. Kenapa RDP digiring ke soal paripurna, dan masalah ini diundur lagi. Ada apa ini," tanya salah satu perwakilan mahasiswa Akelamokao, Auliya M Djae, saat forum dibuka oleh pimpinan rapat, yang juga ketua Komisi I Atus Sandiang.

Mendengar pertanyaan Auliya, pimpinan rapat langsung menanggapi bahwa persoalan tertundanya RDP karena disebabkan soal kesalahan tehknis di dewan saja.

"Hari ini kami hanya mendengar keluhan dan laporan warga 6 desa soal PNPM Mandiri yang nantinya digiring ke RDP. Namun karena ada sesuatu hal yang lain, soal tehknis di internal, maka RDP kita sepakati diundur hingga hari Selasa (02/11/2020) yah," pinta Atus.

Rapat singkat yang dipimpin oleh Atus Sandiang, dan diwakilkan oleh Angky dari anggota komisi I DPRD itu hanya berselang beberapa menit saja. Lalu kemudian rapat ditutup dan peserta rapat diarahkan ke ruang paripurna untuk mengikuti pandangan fraksi PKB soal anggaran Tahun 2021 yang akan didorong ke kecamatan Jailolo Timur, kabupaten Halmahera Barat.

Sementara itu, ditempat yang sama warga 6 desa juga melakukan pertemuan dengan ketua komisi II Riswan Kadam, dalam rangka penguatan pembangunan infrastruktur di kecamatan Jailolo Timur pada tahun 2021 nanti.

"Kami hanya melakukan pertemuan biasa dengan ketua komisi II dengan warga 6 desa. Inti dari pembicaraan itu, fraksi PKB minta agar kami warga 6 desa betul-butul bisa mengawal progaram itu. Jadi kalau sampai tidak terima maka, anda sendiri yang akan rugi," bebernya.

ALDY M