Jumat, 23 April 2021 | 02:20:35 WIB

Diduga Banyak Lembaga Penerima Bantuan TKM TA 2020 Tidak Diverifikasi Kemnaker

Minggu, 27 Desember 2020 | 23:46 WIB
  • (FOTO : CNNINDONESIA.COM/LINDO)

JAKARTA, LINDO – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) salah satu fungsinya berperan membantu masyarakat dalam melakukan program perluasan kesempatan kerja, seperti melalui program Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri.

Namun sayangnya, pada program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Tahun Anggaran (TA) 2020 yang dilakukan oleh Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta & PKK) Kemnaker, diduga banyak lembaga penerima bantuan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang tidak diverifikasi oleh Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kemnaker.

“Sesuai peraturan yang berlaku, syarat lembaga penerima bantuan TKM dari pemerintah melalui Kemnaker, harus melalui tahap verifikasi yang dilakukan Kemnaker kepada lembaga yang mengajukan proposal permohonan bantuan usaha, untuk menentukan apakah lembaga tersebut layak atau tidak menerima bantuan TKM,” kata sumber Lindo yang tidak mau disebutkan identitasnya, di Jakarta, belum lama ini. 

Syarat Verifikasi tersebut, dengan aparat Kemnaker mendatangi langsung lokasi tempat lembaga yang telah mengajukan proposal bantuan TKM kepada Kemnaker.  

Menurutnya, dengan verifikasi itu, bisa diketahui legalitas dan keberadaan lembaga, sehingga Kemnaker bisa menentukan layak atau tidak lembaga tersebut menerima bantuan program TKM. 

Terkait bantuan TKM dari Kemnaker kepada Lembaga, Lindo telah mendapatkan data, Kemnaker telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Dirjen Binapenta Dan PKK No. 3/18789/PK. 03/VII/2020 tentang Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan Padat Karya (Lampiran I), Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (Lampiran II) dan Terapan Teknologi Tepat Guna (Lampiran III) sebanyak 715 paket pada lembaga non pemerintah Program Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2020

Dalam SK Dirjen Binapenta Dan PKK No. 3/18789/PK. 03/VII/2020, ada 359 Penerima Paket TKM. SK tersebut ditandatangani Plt. Dirjen Binapenta Aris Wahyudi pada 15 Juli 2020 lalu

Kemudian pada 17 Juli 2020 lalu, Plt Dirjen Binapenta Aris Wahyudi menandatangani SK Dirjen Binapenta Dan PKK No. 3/19102/PK. 03/VII/2020 tentang Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan Padat Karya (Lampiran I), Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (Lampiran II) dan Terapan Teknologi Tepat Guna (Lampiran III) sebanyak 169 paket pada lembaga non pemerintah Program Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2020. 

Lembaga penerima bantuan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dalam SK tersebut sebanyak 107 Lembaga.

Sumber Lindo yang tidak mau disebutkan identitasnya ini menilai, dua Surat Keputusan (SK) yang telah dikeluarkan Ditjen Binapenta Kemnaker untuk bantuan TKM kepada lembaga swasta, dinilai tidak transparan dan terkesan tertutup

Dua SK tersebut untuk bantuan TKM, Padat Karya dan lainnya, hanya mencantumkan Propinsi, Kabupaten dan Nama Lembaga. Tidak dicantumkan alamat lengkap dari lembaga, No telpon/hp nama lembaga dan nama bantuan usaha, yang memberikan kesan Kemnaker tidak transparan dalam bantuan TKM kepada lembaga calon penerima bantuan TKM.

"SK lembaga penerima bantuan TKM seharusnya jelas ada alamat lengkap dari lembaga, Nomor telpon/hp lembaga dan nama bantuan usaha dari lembaga itu. Dalam era keterbukaan, SK Penerima bantuan TKM harus jelas, harus transparan, tidak tertutup, karena untuk kepentingan masyarakat," ujarnya. 

Apalagi lanjutnya, program TKM Tahun Anggaran (TA) 2020 masuk pada pandemi Covid-19. Pertanyaannya, apakah aparat Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK) Kemnaker melakukan verifikasi ke lembaga di seluruh daerah Nusantara yang mengajukan bantuan usaha TKM. 

Ia juga menilai, pada masa Pandemi Covid-19, mustahil Direktorat PPKK Kemnaker melakukan kunjungan untuk verifikasi ke daerah yang menjadi tujuan verifikasi lembaga, apalagi jika daerah tersebut jauh di ujung Indonesia dan rawan Covid-19. Padahal syarat lembaga bisa menerima bantuan TKM dari Kemnaker, lembaga tersebut harus memenuhi syarat verifikasi setelah lembaga mengajukan proposal bantuan TKM kepada Kemnaker.

“Dasar SK ini tidak jelas, lembaga yang ditetapkan di SK ini diduga belum diverifikasi.  Jika memang benar ada lembaga penerima bantuan dalam SK ini belum diverifikasi, namanya sudah memanipulasi data lembaga, korupsi kebijakan namanya,” ujarnya. 

Apalagi parahnya jika ada lembaga tidak mengajukan proposal bantuan TKM, tapi lembaga yang tidak mengajukan proposal bantuan, ada dalam SK lembaga penerima bantuan TKM tersebut, berarti ada indikasi penyelewengan data TKM fiktif.

Lindo juga mendapat kabar, diduga banyak lembaga yang diverifikasi oleh Kemnaker bersamaan waktunya ketika lembaga tersebut diberikan bantuan TKM, yang artinya Kemnaker melakukan penyelewengan dalam prosedur pemberian bantuan TKM.

"Untuk itu, auditor internal Kemnaker dan auditor eksternal, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu mengaudit program TKM TA 2020, apakah sesuai peraturan yang ada atau tidak," ujarnya.

Ia menambahkan, Kemnaker diduga tidak koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) terkait bantuan TKM kepada lembaga swasta.

"Disnaker di daerah tidak tahu kalau ada lembaga menerima bantuan TKM di daerahnya. Karena Kemnaker dalam menseleksi atau memverifikasi lembaga calon penerima bantuan TKM, Kemnaker tidak berkoordinasi dengan Disnaker. Padahal yang punya wilayah Disnaker, paling tidak Disnaker tahu, Disnaker bisa merekomendasikan mana lembaga yang baik dan tidak, layak atau tidak untuk menerima bantuan TKM. Kadang Kemnaker nyelonong tidak permisi sama Disnaker untuk menseleksi lembaga bantuan ini," ungkapnya. 

Ketika Lindo mengkonfirmasi hal ini ke Direktur Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Ditjen Binapenta, Kemnaker Indyah Winasih, S.Sos., M.M, melalui WA, ia tidak menjawab pertanyaan WA dari Lindo. (ARMAN R)