Jumat, 07 Mei 2021 | 07:33:27 WIB

HCW Nilai Tuduhan Komisi III DPRD Malut Soal Proyek Bermasalah Tidak Akurat

Selasa, 26 Januari 2021 | 22:29 WIB
  • Direktur Bidang Pencegahan Lembaga Anti Korupsi HCW Rajak Idrus. (Foto: Aldy/Lindo)

TERNATE, LINDO -  Lembaga Anti Korupsi Halmahera Corupption Watch (HCW) Provinsi Maluku Utara menilai
bahwa pernyataan yang disampaikan oleh anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara (DPRD Malut), terkait adanya dugaan 23 proyek yang bermasalah di dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PERKIM) Provinsi Malut, hanyalah mengada-ngada.

Direktur Bidang Pencegahan Lembaga Anti Korupsi HCW Rajak Idrus menyatakan bahwa lembaga seperti dewan harus memiliki bukti yang akurat, tidak bisa saling main tuduh.

"Komisi III DPRD Malut harus memiliki bukti data yang akurat, dewan harus mampu menunjukan tuduhannya pada publik, jangan hanya  ngomong saja bahwa ada proyek yang bermasalah di PUPR dan Perkim, harus dibuktikan itu," kata Rajak Idrus dalam pesan rilisnya yang diterima media ini pada Selasa (26/01/2021) pagi.

Dalam pernyataannya, pria yang sering disapa Jeck ini menegaskan bahwa komisi III dewan harus menjawab sebuah kasus menggunakan data,  sehingga publik juga tidak menilai bahwa tuduhan itu hanyalah dalam bentuk bola liar saja.

"Dewan harus menjelaskan secara akurat tentang dugaan proyek yang bermasalah itu. 23 proyek yang di sinyalir bermasalah itu, proyeknya apa saja, tahun berapa dan lokasi proyeknya dimana saja. Termasuk anggaran di taksirkan atas kerugiana  negaranya berapa, begitupun pihak ke tiga atau kontraktornya siapa saja yang kerjakan 23 proyek itu. Dan yang paling penting adalah masalahnya dimana, apakah kerja tidak selesai atau fiktif, itu yang harus di jelaskan ke publik. Jangan asal lempar bola nanti penilaian publik bahwa itu hanya bola liar dengan modus hanya kepentingan saja," tegas Jeck.

HCW kata Jeck hanya menyarankan pada Dewan yang membidangi soal pembangunan itu. Sebaiknya kata dia dewan harus mendukung penuh langkah program dari pemerintah. Kedua lembaga itu harus menjadi mitra dan harus ada sinergitas untuk membangun Malut yang lebih baik lagi, bukan saling menyerang dipublik, nanti dikira kedua lembaga itu sudah tak bertuan lagi.

"Komisi III yang membidangi soal pembangunan di provinsi itu sebaiknya jika menemukan persoalan pemerintah seharusnya tidak perlu lempar kepublik, mereka harus panggil dinas terkait untuk duduk satu meja dan bicarakan persoalan itu. Jangan saling menyerang," tandas Jeck.

Jeck juga menjelaskan jika komisi III DPRD mampu membuktikan perihal tuduhan itu, maka sebaiknya dilaporkan saja pada aparat penegak hukum agar kebenaran itu bisa terungkap.

"Kalau ada data rill dan bisa dipertanggungjawabkan
maka langsung saja dilaporkan ke pihak lembaga hukum agar di buktikan kebenaran itu," jelas Jeck.

Sementara, total 23 proyek kasus yang di duga bermasalah termasuk pembangunan rumah ibadah yang disorotkan oleh komisi III DPRD, hingga kini masih menjadi buah bibir para wakil rakyat disana.

"Bagi kami hal ini sangat di sayangkan jika tidak duduk satu meja. Jangan saling menyerang lewat media, itu artinya secara tidak langsung dewan tidak mengihklaskan pemerintah bangun daerah ini," jelasnya.

Menurut HCW, terlepas dari itu DPRD adalah lembaga yang di pilih langsung oleh rakyat, minimalnya harus fokus dan konsen untuk kepentingan dan kesejahteraan  rakyat di Maluku Utara.

"Saya hanya minta pada DPRD Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini komisi III yang membidangi soal pembangunan, seharusnya bila menemukan proyek yang di duga bermasalah agar dapat berkoordinasi dengan inspektorat sebagai lembaga audit internal, dan juga BPKP. Dua lembaga itu bisa menentukan bahwa proyek itu bermasalah atau  tidak, dan ada kerugian negara atau tidak,  itu yang perlu diklarifikasi," bebernya.

Diakhir keterangannya, Jeck hanya mengusulkan jika benar ada 23 proyek itu bermasalah maka lnspektorat dan BPKP yang akan menjawab semua itu.

"Kalaupun itu benar maka segera dibuatkan berita acara untuk menyelesaikan pekerjaannya atau dikembalikan oleh pihak ke tiga. Jika ada kerugian negara, itu cara yang paling tepat dan langka  yang harus di ambil. Bukan main serang, nanti publik tidak percaya lagi bahwa DPRD kerja untuk apa dan untuk siapa,"  pungkasnya.

ALDY M