Sabtu, 17 April 2021 | 00:36:23 WIB

LSM LIRA Indonesia Malut mengecam pengusiran paksa wartawan dari lokasi PT IWIP

Senin, 22 Februari 2021 | 14:34 WIB

 

LINDO TERNATE - Pengusiran paksa yang dilakukan oleh Kepala Security,  PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), terhadap beberapa orang insan pers yang hendak melakukan peliputan, agenda kunjungan kerja Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah menuai kecaman dari berbagai elemen masyarakat," Minggu (21/02) kemarin

Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Indonesia Maluku Utara, Muchsin Saleh Abubakar, SH. MH, menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kepala Security PT. IWIP, adalah sebuah tindakan yang tidak mencerminkan jati dirinya sebagai seorang pemimpin.

Untuk itu pihaknya berharap HRD dan Managemen PT. IWIP, memiliki itikad baik untuk meminta maaf secara terbuka, kepada publik khususnya insan pers Maluku Utara.

"Jonan selaku Kepala Security harusnya paham dimana batas kewenangannya, dikarenakan Johan ditugaskan hanya untuk pengamanan bukan pengambil keputusan,"ungkapnya. 

Kalaupun permohonan maaf ini, tidak dilakukan oleh pihak perusahan, terkait dengan pengusiran paksa yang dilakukan oleh Kepala Security PT. IWIP terhadap wartawan ini, patut di duga ada sesuatu yang sengaja disembunyikan oleh perusahaan tersebut,"terangnya.

Muchsin bilang, tugas pers bukan hanya sebagai kontrol dan pengawasan, terhadap bobroknya kebijakan PT. IWIP tapi lebih khusus, pers bertanggungjawab juga kepada masyarakat, yang membutuhkan Informasi yang valid, sehingga tidak ada kebohongan yang sengaja dibungkus rapi oleh pihak perusahan.

Gubernur LSM LIRA Indonesia Maluku Utara yang Juga menjabat sebagai Ketua Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Maluku Utara ini, berharap agar menegemen PT. IWIP tidak menyepelekan hal ini, dengan cara membungkam informasi untuk teman-teman wartawan,"tegasnya.

Lebih jauh, Muchsin dengan tegas meminta kepada pihak Menegmen  PT. IWIP, memanggil dan memberikan sangsi tegas  kepada Jonan sesuai dengan aturan main perusahan, agar kejadian-kejadian seperti ini tidak lagi terjadi di masa-masa yang akan datang.

Jonan harus di panggil dan diberikan sangsi tegas sesuai dengan aturan main perusahan, jika tidak maka kejadian serupa akan terulang kembali, sehingga kerja-kerja para insan pers puan akan terus dihambat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,"tutupnya.

(Empi)