Sabtu, 17 April 2021 | 00:31:11 WIB

HCW Nilai Gubernur AGK Takut Copot Kepala BPBD Malut

Sabtu, 27 Februari 2021 | 00:45 WIB
  • Direktur HCW Malut Rajak Idrus. (Foto: Aldy/Lindo)

TERNATE, LINDO - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Halmahera Coruption Watch (HCW) Maluku Utara,
menilai bahwa Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK) tidak berani mencopot anak buahnya yaitu Kepala BPBD Provinsi Malut yang lamban dalam penanganan soal bencana alam di Malut.

Dalam pantauan HCW, selama bencana alam yang melanda di beberapa kabupaten/kota, seperti daerah Halsel, Halut, Morotai, Halbar dan daratan Oba Tidore Kepulauan. Sangat lamban sekali dalam penanganan gebrakan BPBD.

"Kami nilai kinerja yang dilakukan oleh kepala BPBD Provinsi Malut sangat lambat sekali. Yang kami inginkan adalah BPBD Malut harus cepat melakukan persiapan penempatan posko darurat di setiap daerah dalam rangka
untuk mecegah terjadi bencana alam  susulan," kata Direktur HCW Malut Rajak Idrus.

Dalam musibah itu, HCW menganggap bahwa Kepala BPBD Malut bekerja hanya sifat menunggu saja seperti di saat banjir atau bencana alam lain tiba, lalu mereka bisa bergerak.


"Sebagai kepala BPBD Malut, seharusnya mereka sudah mengetahui dan perhatian di mana saja daerah yang akan terjadi bencana alam, maka disitulah menjadi perhatian khusus,  bukan tiba saat, tiba akal," tandas lelaki yang sering disapa Bang Jeck itu.

Yang sangat terpenting kata Jeck, adalah ketika gempa atau bencana alam terjadi di beberapa titik yang ada di kabupaten Halsel, seharusnya itu yang menjadi perhatian khusus oleh Kepala BPBD Malut.

"Masalah gempa yang tidak teratasi oleh BPBD Malut yaitu di Gane Barat - Gane Timur, Pulau j
Jorongga Makean - Kayoa, Bacan,
Bacan Timur, Obi dan lain lain. Seharusnya dibeberapa titik tersebut ada penempatan posko pusat bencana alam dari BPBD Malut," pintanya.

Lebih lanjut Jeck menilai bahwa penanganan soal bencana alam yang terjadi selama ini di Maluku Utara hanyalah pilih kasih dari BPBD. Mereka kata Jeck tidak serius dan tidak sungguh-sungguh dalam penanganan soal bencana, baik itu gempa maupun bencana lainnya.

"Saya menilai Kepala BPBD Malut selalu  pilih kasih untuk melihat dan konsen di daerah musibah yang dekat dengan ibu kota provinsi saja, dan mereka selalu mengabaikan daerah yang dianggap jauh. Yang lebih aneh lagi adalah tekanan dan sorotan publik dan  Gubernur Malut AGK, diduga melindunggi kepala BPBD," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, HCW menuduh bahwa tidak beraninya AGK menonaktifkan kepala BPBD Malut mungkin disebabkan faktor lain.

"Ada apa yah, segingga AGK tidak berani menonjobkan kepala BPBD, jangan jangan ada foktor lain, sehingga Gubernur tidak bisa berbuat banyak untuk mengganti kepala BPBD? Ini yang patut di curigai," jelas Jeck.

Dalam catatan HCW, ada beberapa bukti terkait kepala BPBD, diantaranya kepala BPBD tidak mampu menciptakan terobosan ke pusat untuk medatangkan program dari pusat ke daerah. Selanjutnya Kepala BPBD, tidak pernah membentuk posko pusat bencana alam dari BPBD Provinsi Malut. BPBD hanya mengharapkan pada BPBD kabupaten/ kota. Sementara otak untuk melakukan
scen tanda tangan gubernur atau  memalsukan dokumen negara untuk mengusulkan program di kementerian pusat dan akhirnya pemerintah pusat melalui kementrian bencana alam menolak proposal pengusulan tersebut dengan beberapa cetatan, yaitu tanda tangan gubernur di scen, proposal tidak di sertai dengan nomor dan lain lain. Oleh sebab itu persoalan ini harus menjadi catatan khusus buat gubernur untuk menggantikan kepala BPBD.

"Pertanyaannya, jika gubernur AGK hanya santai-santai saja dan menganggap hal yang biasa
-biasa saja. Dan bagi saya gubernur AGK sangat takut pecat pada Kepala BPBD dari jabatannya," bebernya.

Sebagai lembaga pengawasan, tegas Jeck, pihaknya akan terus konsen terkait dengan tindak pidana korupsi.

"Kami tetap mendukung langka gubernur dan  memberikan apresiasi positif terhadap Gubernur  Malut untuk pembangunan Maluku Utara ke depan yang lebih baik lagi. Untuk itu point yang paling terpenting adalah AGK harus berani mencanangkan jona bebas korupsi di Maluku Utara," bebernya.

ALDY M