Kamis, 13 Mei 2021 | 13:52:41 WIB

Tidak memiliki Peraturan Perusahaan, Direktur PT ITN Dijatuhi Sanksi Hukum

Rabu, 21 April 2021 | 20:05 WIB
  • (FOTO : HUMASNAKER/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Pengadilan Negeri (PN) Kota Tangerang, Propinsi Banten pada Selasa (20/4/21) menjatuhkan sanksi kepada tersangka Direktur PT ITN yaitu P berupa denda sebesar Rp 5.000.000 subsider 14 hari kurungan penjara.

Sanksi dijatuhkan menyusul adanya kasus pelanggaran Peraturan Perusahaan yang dilakukan PT ITN, yakni melanggar Pasal 188 ayat (1) dan (2) jo Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Pada hari ini, Selasa tanggal 20 April 2021, Pukul 13.00 WIB, telah dilaksanakan sidang putusan tindak pidana ketenagakerjaan di Pengadilan Negeri Kota Tangerang," kata Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Ditjen) Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketengakerjaan (Kemnaker), Yuli Adiratna, di Jakarta, Rabu (21/4/21).

"Hasil putusan sidang tadi siang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran ketenagakerjaan," ungkap Yuli.

Menurutnya, dalam menangani sebuah kasus, Kemnaker lebih mendahulukan upaya preventif edukatif. Namun apabila pengusaha tetap tidak melaksanakan ketentuan ketenagakerjaan, maka tindakan hukum sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), berupa dilakukannya upaya paksa melalui pengadilan sebagai tindakan represif yustisia oleh PPNS Ketenagakerjaan.

Represif yustisia kata Yuli, dijalankan semata-mata untuk menjalankan aturan dan menimbulkan efek jera kepada perusahaan yang melanggar UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga perusahaan tidak kembali melakukan pelanggaran ketenagakerjaan.

"Langkah itu dilakukan untuk membuat efek jera pengusaha dalam pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan, sehingga diharapkan, ke depan perusahaan bisa taat kepada peraturan ketenagakerjaan," ujarnya. (ARMAN R)